Judul Buku | : | PERPAJAKAN KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN STUDI KASUS | |
Pengarang | : | Abdul Halim | |
Penerbit | : | Salemba Empat | |
Cetakan | : | Ke-1 | |
Tahun Terbit | : | 2014 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 534 hlm | |
Kertas Isi | : | HVS | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 19 x 26 cm | |
Berat | : | 800 gram | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 157,900 | diskon 15% |
Bayar | : | Rp 134,215 | |
Stock | : | 1 |
PERPAJAKAN KONSEP, APLIKASI, CONTOH DAN STUDI KASUS
Pengarang: Abdul Halim
Penerbit: Salemba Empat
DAFTAR ISI
BAB 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Definisi
Asas-asas perpajakan
Jenis pungutan selain pajak
Kedudukan hukum pajak
Fungsi pajak
Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Jenis -jenis Pajak,
Tata Cara Pemungutan Pajak
Asas Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak
Timbuinya Utang pajak
Berakhirnya Utang Pajak
Penghindaranddn;Pengelakan Pajak (Tax Avoidance and Tax Evasion)
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Tarif Pajak
Tarif Tetap
TaTif Sebafidffig (Proporsional)
Tarif Progresif
Tarif Degresif (Menurun)
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pengertian Umum
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengertian dan Fungsi NPWP
Pengertian dan Fungsi Pengukuhan PKP
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP di KPP
Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration
Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
Penghapusan NPWP
Pemotongan/Pemungutan
Pemotongan PPh Pasal 21
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemotongan PPh Pasal 23
Pemotongan PPh Pasal 26
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan PPh Pasal 15
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Batas Waktu Pembayaran
Pelaporan dengan Surat Pemberitahuan
Pengertian SPT
Fungsi SPT
Jenis SPT
Bentuk SPT
Isi SPT
Tempat dan Cara Lain Pengambdan SPT
Cara Penyampaian SPT
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
Wajib Pajak PPh Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan
Batas Waktu Penyampaian SPT
Pembetulan SPT
Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat Ketetapan Pajak Nihil
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat Tagihan Pajak
Pembukuan dan. Pencatatan
Pembukuan
Pencatatan
Pemeriksaan
Pengertian Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Tujuan Pemeriksaan
Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak
Jangka Waktu Pemeriksaan
Penyidikan.
Pengertian Penyidikan
Siapa yang Melakukan Penyidikan
Penghentian Penyidikan
Surat Paksa
Keberatan, Banding, dan Peninjauan. Kembali
Keberatan
Banding
Peninjauan Kembali
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN (UMUM)
Definisi
Subjek Pajak
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
Kewajiban Pajak Subjektif
Tidak Termasuk Subjek Pajak
Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak yang dikenakan PPh Bersifat Final
Tidak Termasuk Objek Pajak
Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap
Penentuan Besarnya Laba Bentuk Usaha Tetap
Penghitungan Penghasilan. Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan
Penilaian Aset
Penilaian Aset dalam Hal Jual Beli
Penilaian Aset dalam Hal Pertukaran Aset Non-moneter
Pengalihan Aset dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha
Pengalihan Aset dalam Hal Hibah, Bantuan, dan Sumbangan
Pengalihan Aset Sebagai Pengganti Sahara
Penilaian Persediaan
Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan
Amortisasi
Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak dan PPh yang Terutang
Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Menyelenggarakan. Pembukuan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Menyelenggarakan Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Terutang Pajak dalam Suatu Bagian Tahun Pajak
Pelunasan. Pajak dalam. Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pengertian
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Hak dan Kewajiban. Pemotong Pajak
Hak Pemotong Pajak
Kewajiban Pemotong Pajak
Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. Pasal 21
Hak dan. Kewajiban Wajib Pajak
Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21
Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan. Pasal 21
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh Pasal 21 Bagi Pegawai
Pegawai Tidak Tetap
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap, Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur, dan Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun
Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Bukan Pegawai
Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
Contoh-Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian,
Tenaga Harian Lepas, Penerima. Upah satuan, dan Penerima Upah Borongan
Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Peserta Kegiatan yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Sehubungan dengan Keikutsertaannya dalam Suatu Kegiatan
Pajak Penghasilan. Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
Contoh Kasus
Kasus Pemotongan PPh Pasal 21
Kasus 11 Pemotongan PPh Pasal 21 (Bendaharawan Pemerintah)
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pengertian
Pemungut Pajak
Objek Pajak
Dikecualikan dari Objek Pajak Pajak Pasal 22
Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
Tata Cara Pemungutan dan. Penyetoran PPh Pasal 22
Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPh Pasal 22
Perhitungan. Pajak Penghasilan Pasal 22
Contoh Penghitungan
Contoh Kasus
Kasus 11 Pemungutan PPh Pasal 22
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pengertian
Pemotongan dan. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23
Dividen Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan Sehubungan dengan Jaminan Pengembalian Utang
Royalti
Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan 'Penggunaan Harta Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain
Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Tarif dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23
Contoh Penghitungan
Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
Saat Terutang dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23
Tata cars Penyetoran dan Pelaporan
Contoh Kasus
Kasus Pemotongan PPh Pasal 23
Kasus II Pemungutan PPh Pasal 23
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pengertian
Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri
Penggabungan Penghasilan
Penentuan Sumber Penghasilan
Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Orang Pribadi
Kerugian di Dalam Negeri
Kerugian di Luar Negeri
Penghasilan Luar Negeri Bersumber dari Beberapa Negara
Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final
Perubahan Jumlah Penghasilan dari Luar Negeri
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Pengertian
Menghitung Angsuran Bulanan Angsuran Pajak Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu. Penyampaian SPT Tahunan PPh.. Anggsuran Pajak Apabila dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak yang Lalu
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu
Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian
Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan
Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak
Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan. Hak Opsi
Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan. BUMD PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang
Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala
PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Pengertian
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26
Objek Pajak Penghasilan Pasal 26
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak. Penghasilan Pasal 26
Contoh Penghitungan Pajak. Penghasilan Pasal 26
Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan. Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 26
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
Pengertian.
Pajak Penghasilan atas Bunga dan Deposito Lainnya
Dasar Hukum
Pengertian
Objek dan Tarif
Pemotong PPh
Dikecualikan dari Pemotongan PPh
Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
Dasar Hukum
Pengertian
Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
Pemotong PPh
Dikecualikan dari Pemotongan PPh
Bunga Simpanan. yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi
Orang Pribadi
Dasar Hukum
Objek Pajak
Tarif Pajak
Pemotong PPh
Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dqi Pelaporan
Hadiah Undian
Dasar Hukum
Pengertian
Objek Pajak
Pengecualian Objek Pajak.
Tarif Pajak
Pemotong PPh
Transaksi Sahara dan. Sekuritas Lainnya
Dasar Hukum
Pengertian
Objek Pajak
Tarif Pajak
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum
Pengertian
Objek Pajak
Subjek Pajak
Dikecualikan dari Subjek Pajak
Tarif Pajak
Tata Cara Pelunasan dan Pelaporan
Usaha Jasa Konstruksi
Dasar Hukum
Pengertian
Objek Pajak
Tarif
Pemotongan dan Penyetoran
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Dasar Hukum
Objek Pajak
Tarif Pajak
Tata Cara Pelunasan
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Dasar Hukum
Objek Pajak
Subjek Pajak (Wajib Pajak)
Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)
Tarif Pajak
Pengenaan Pajak Penghasilan
Dasar Pengenaan Pajak
Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang
Hal-Hal Khusus
Penyetoran dan Pelaporan
Contoh Kasus
Kasus Pemotongan PPh Pasal. 4 ayat (2)
BAB 11 PAJAK PENGHASILAN PASA115
Pengertian
Pajak Penghasilan atas Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
Dasar Hukum
Subjek Pajak
Objek Pajak
Tarif Pajak
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Dasar Hukum
Objek Pajak
Subjek Pajak
Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
Pemotongan dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Perusahaan. Pelayaran Dalam Negeri
Dasar Hukum
Objek Pengenaan PPh
Subjek Pajak
Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
Tata Cara Pelunasan, Pemotongan, dan Pelaporan.
BAB 12 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
Dasar Hukum
Pengertian
Barang Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak
Barang Kena Pajak (BKP)
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)
Jasa Kena Pajak & Pengecualian Jasa Kena Pajak
Jasa Kena Pajak
Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)
Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
Dikecualikan. dari Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
Objek Pajak
Tarif Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
Harga Jual
Penggantian
Nilai Impor
Nilai Ekspor
Nilai Lain
Penghitungan PPN
Saat Terutang PPN
Tempat Terutang PPN
Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Pajak Keluaran
PPN Kurang/Lebih Bayar
PKP dengan Peredaran Bruto Jumlah Tertentu dan Kegiatan Usaha Tertentu
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
Tenggang Waktu Pengkreditan Pajak Masukan
Penggabungan, Pemekaran, Pemecahan, dan Pengambilalihan Usaha
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan
Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
Faktur Pajak
Saat Penyerahan Diakui
Bentuk dan Ukuran Faktur Pajak
Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
Faktur Pajak Gabungan
Larangan Membuat Faktur Pajak
Nota Retur atau. Nota Pembatalan atas BKP yang Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan
BKP yang Dikembalikan dan Pembuatan Nota Retur
Nota Pembatalan JKP yang Dibatalkan
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
Kompensasi dan Restitusi
PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
PPN dan PPnBM Tidak Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPnBM oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Migas dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi PPN dan PPnBM yang Tidak Dipungut oleh Kontraktor
Impor dan/atau Penyerahan BKP/JKP yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategic yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Saat dan Tempat Pajak Terutang
Penyetoran dan Pelaporan
PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.
Pengertian
Dasar Perhitungan
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
Pengertian
Dasar Perhitungan
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
Pengertian
PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Pengertian
PPN atas Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran Selain yang Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
Pengertian
Dasar Perhitungan
Pemungutan dan Penyetoran
PPN atas Penyerahan Jasa Boga dan Katering
Pengertian
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
PPN Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
Pengertian
Objek Pajak
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Barang Kena Pajak Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM
Tata Cara Penghitungan PPnBM Barang Kena Pajak Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM
Contoh Kasus
BAB 13 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dasar Hukum
Pengertian
Objek Pajak
Objek Pajak
Dikecualikan dari Objek Pajak
Subjek Pajak
Tarif Pajak
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Pajak
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Contoh Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang
Tahun Pajak
Saat Terutang
Tempat yang Menentukan Pajak Terutang Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Keberatan dan Banding
Keberatan
Banding
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Besarnya Pengurangan
Pengalihan PPB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah
Pengertian
Berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota
BAB 14 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Dasar Hukum
Pengertian Umum
Objek Pajak
Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB
Subjek Pajak
Tarif Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Contoh Menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Saat dan Tempat BPHTB Terutang
Saat Terutang
Tempat BPHTB Terutang
Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB
Keberatan dan Banding
Keberatan
Banding
Pengurangan BPHTB
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Ketentuan Bagi Pejabat
Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
BAB 15 BEA METERAI
Dasar Hukum
Pengertian Umum
Objek Bea Meterai
Tarif Bea Meterai
Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
Saat Terutang Bea Meterai
Benda Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya
Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Penggunaan Meterai
Cara Pelunasan Bea Meterai
Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Ketentuan Khusus
Ketentuan Pidana
Daluwarsa
Daftar Pustaka
Indeks